Belajar Berimaji

Mari Berimaji!

Ketika Republik Pers (Belum) Sepenuhnya Merdeka

diposting oleh dini-ardianty-fib10 pada 03 June 2015
di corat-coret - 0 komentar

Tulisan saya yang dimuat di Buletin Kritis LPM Situs Edisi I tahun 2013.

Mohon kritik dan saran. Selamat membaca!

Salam Persma!

 

Ketika Republik Pers (Belum) Sepenuhnya Merdeka

Dini Ardianty*

 

Adanya undang-undang Pers bukan berarti menjadikan insan pers memiliki kebebasan yang mutlak. Fakta yang terjadi di lapangan justru insan pers belum menemukan kemerdekaannya sama sekali. Masyarakat mungkin mengira bahwa insan pers bebas menuliskan atau mengabarkan suatu peristiwa yang terjadi. Akan tetapi sejatinya insan pers seakan dikungkung oleh suatu sistem yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak mereka. Sayangnya, sistem tersebut adalah hal yang sangat dekat dengan mereka, yaitu ideologi yang dianut oleh media masa tempat mereka bekerja. Misalnya saja media masa yang bersifat humanitis cenderung lebih mengangkat sisi-sisi kemanusiaan dari berita-berita yang ditulisnya.

Ideologi atau pandangan suatu media masa sangat dipengaruhi oleh ‘sosok’ yang berada di balik media masa tersebut. Yang sangat disayangkan adalah ‘sosok’ tersebut memegang peranan penting dalam bidang-bidang vital seperti ekonomi dan politik. Sehingga tidak jarang ‘sosok’ tersebut memanfaatkan media masa sebagai sarana propaganda bahkan pencitraan. Pergolakan media masa semakin terlihat ketika masa-masa mendekati pemilihan presiden seperti sekarang ini. Bahkan tidak jarang satu peristiwa menimbulkan pemberitaan dari sudut pandang yang berbeda-beda dari beberapa media masa. Dan kuli tinta (jurnalis) tidak bisa berbuat apa-apa selain berada di baris depan untuk memberitakan sesuai dengan pandangan yang dianut media tempatnya bekerja. Hal tersebut seakan telah dianggap wajar demi memenuhi kewajiban sebagai kuli tinta yang bekerja untuk ‘sosok’ tersebut.

Independensi para insan pers yang berkecimpung di media komersial seakan berlawanan dengan apa yang mereka gembar-gemborkan sewaktu menjadi kuli tinta di lembaga pers mahasiswa mengenai pers yang bebas dan independen. Semangat dan dedikasi mereka untuk mengawal ketidakberesan yang terjadi di sekitar mereka seakan pupus oleh materi. Sekali lagi, hal tersebut telah dianggap wajar dengan alasan profesionalisme.

Bukan hanya pers atau media komersial yang sejatinya mengalami ketidakbebasan. Tingkat lembaga pers terkecil seperti lembaga pers mahasiswa pun sejatinya mengalami tantangan yang sama, yaitu mempertahankan ideologi sebagai pers mahasiswa. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) adalah suatu lembaga yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan baik berupa dana atau birokrasi dari pihak kampus. Dengan adanya hal tersebut, beberapa pihak masih menganggap kehadiran pers mahasiswa ini hanya sebagai suatu penyampai informasi kepada civitas akademika. Padahal jika dikembalikan pada fungsi aslinya, LPM berfungsi sebagai pengontrol jalannya birokrasi yang menyediakan informasi kepada mahasiswa, serta mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dan kritis terhadap segala ketidakbenaran, khususnya yang terjadi di lingkungan kampus.

Kesalahpahaman persepsi mengenai pers mahasiswa ini sering dialami oleh rekan-rekan persma (pers mahasiswa) di beberapa universitas lain. Misalnya saja, seperti informasi yang kami dapatkan sewaktu mengikuti dies natalies PPMI di Bali 14-17 Februari kemarin, dua mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Mataram harus mendekam di balik jeruji besi karena pihak kampus memperkarakan tulisan yang mereka buat. Pihak kampus merasa bahwa tulisan mereka tidak sesuai dan telah mencemarkan nama baik kampus. Penangkapan tersebut dapat terjadi karena pihak kampus merasa bahwa LPM sebagai suatu lembaga yang dibawah universitas harus tunduk dan patuh. Sedangkan LPM harus menjalankan fungsi sebagai pengontrol birokrasi dan segala ketidakbenaran yang terjadi di kampus. Selain itu tidak adanya badan hukum maupun peraturan yang menaungi pers mahasiswa dianggap sebagai salah satu penyebab kasus tersebut.

Seharusnya pihak kampus, insan persma, dan seluruh civitas akademika menyadari peran LPM sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika insan persma kampus menuliskan beberapa hal yang bersifat kritis terhadap kampus. Sejatinya hal tersebut tidak bertujuan untuk mencemarkan nama baik fakultas, universitas, maupun pihak-pihak tertentu, namun seperti yang telah dituliskan sebelumnya bahwa persma sedang menjalankan tugasnya sebagai pengontrol dengan memanfaatkan independesi persma.

Dunia pers memang belum sepenuhnya merdeka. Diperlukan adanya kedewasaan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk memahami fungsi pers sebagai kontrol sosial dan sarana penyampaian informasi yang bersifat idealis dan independen. Adanya ‘sosok’ pemegang dalam dunia pers sejatinya sangat disayangkan. Semoga kita tidak hanya merindukan keindependenan dan keobjektifan pers di Indonesia dan tidak hanya berhenti sampai pada undang-undang belaka.

 

*mahasiswa Sastra Indonesia 2010, anggota LPM SITUS

 

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :