Belajar Berimaji

Mari Berimaji!

Ilmu Politik Tradisional dalam Naskah Nusantara

diposting oleh dini-ardianty-fib10 pada 16 September 2013
di Filologi - 1 komentar

Ilmu Politik Tradisional dalam Naskah Nusantara

Dini Ardianty

121011002

 

Kerajaan Majapahit memiliki sejarah kebesaran yang tidak diragukan lagi. Majapahit dikenal dengan strategi pemerintahan dan angkatan laut yang kuat sehingga dapat melakukan ekspedisi ke berbagai daerah dan memiliki wilayah yang cukup luas. Menurut sejarah, wilayah kerajaan Majapahit tidak hanya berada di kawasan nusantara, akan tetapi sampai pada Malaysia bahkan Thailand. Negarakertagama, sebagai salah satu hasil karya yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit banyak mengungkapkan silsilah kerajaan, struktur pemerintahan, hingga hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lainnya.

Kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang raja. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Majapahit, seorang raja dianggap sebagai penjelmaan dewa. Raja memegang prioritas politik. Kedudukan sebagai seorang raja merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Di bawah posisi raja, terdapat raja muda atau raja kumara yang ditempati oleh putra mahkota. Seorang keturunan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang raja akan menduduki posisi ini.

Selanjutnya ada Rakryan Mahamatri Kartini, yaitu pejabat penting yang mendapatkan perintah langsung dari raja. Mereka inilah yang kemudian menyebarluaskan berita tersebut kepada pejabat-pejabat lainnya. Rakryan Mantri ri Pakirakiran merupakan pejabat yang melaksanakan pemerintahan atau menteri. Jabatan ini diisi oleh lima orang rakryan, yaitu  Rakryan Mahapatih atau Patih Amangkubhumi, Rakryan Tumenggung (Panglima Kerajaan), Rakryan Demung (Kepala Rumah Tangga Kerajaan), Rakryan Rangga (Pembantu Panglima), dan Rakryan Kanuruhan (penghubung dan melaksanakan tugas-tugas upacara).

Struktur pemerintahan selanjutnya adalah Dharmadhyaksa yang bertugas dalam ranah hukum mengenai keagamaan. Dharmadhyaksa diduduki oleh dua orang, yaitu Dharmadhyaksa ring Kasaiwan yang mengurusi agama Siwa dan Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Struktur pemerintahan yang terakhir adalah Paduka Bhatara yang merupakan raja yang memerintah sebuah negara daerah, seperti memungut pajak, dan lain sebagainya. Umumnya posisi ini diduduki oleh saudara maupun kerabat dekat raja.

Selain pemerintahan yang berada di pusat seperti yang telah disebutkan di atas, kerajaan Majapahit juga memiliki struktur pemerintahan di tingkat daerah. Susunan pemerintahan tingkat daerah tersebut sebagai berikut, Bhumi merupakan pusat kerajaan, diperintah oleh Maharaja; Nagara yaitu setingkat propinsi, diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan keluarga dekat raja), bhatara, wadhana atau adipati; Watek setingkat kabupaten, dipimpin oleh wiyasa atau tumengung; Kuwu mempunyai posisi setingkat lebih tinggi di atas kecamatan atau kademangan dipimpin oleh lurah atau demang; Wanua setingkat desa, dipimpin oleh thani atau petinggi; Kabuyutan setingkat lingkungan, padukuhan, dusun kecil atau tempat sakral, dipimpin oleh seorang buyut atau rama atau kepala dukuh. Seluruh struktur pemerintahan tersebut bertanggung jawab pada raja sebagai kepala pemerintahan tertinggi.

Desa merupakan struktur terkecil yang sangat penting terhadap keberadaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sangat menjaga keutuhan desa-desa mereka agar tidak rusak karena jika desa rusak negara akan kekurangan bahan makanan dan mudah untuk jatuh ke tangan kerajaan lainnya. Pupuh 89 dalam kitab Negarakertagama berikut ini

Negara dan desa bersambung rapat seperti singa dan hutan,
Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan,
Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita,
Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya!

 

            Selain dikenal dengan struktur pemerintahan yang tertata dan politik terhadap desa-desa yang membentuk kerajaan, kerajaan Majapahit juga terkenal dengan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga. Hubungan diplomatik kerajaa Majapahit disebut dengan Mitreka Satata yang berarti mitra dengan aturan yang sama. Maksudnya adalah hubungan dengan negara-negara luar negeri dianggap memiliki status yang sama dengan kerajaan Majapahit, bukan sebagai negara jajahan atau negara bawahan. Semboyan Mitreka Satata ini dipakai oleh Mahapatih kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada, sebagai simbol bahwa politik luar negeri Majapahit bersifat terbuka dan hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tertangga.

            Dalam pupuh 15 dijelaskan bahwa bangsa asing yang menjalin hubungan dengan kerajaan Majapahit yaitu Syangkayodhyapura (Ayutthaya dari Thailand), Dharmmanagari (Kerajaan Nakhon Si Thammarat), Marutma, Rajapura dan Sinhanagari (kerajaan di Myanmar), Kerajaan Champa (Kamboja), dan Yawana (Annam).

            Selain kitab Negarakertagama, naskah kuno lainnya yang banyak berbicara mengenai politik adalah Undang-Undang Tanjung Tanah. Dalam kitab ini memuat aturan-aturan yang menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu bangsa, khususnya bangsa Melayu yang berada di sekitar Kerinci. Kitab ini lebih menekankan pada denda atau hukuman yang akan diterima oleh seorang warga negara jika melanggar suatu tatanan atau norma, baik dalam bernegara maupun kehidupan sosial sehari-hari. Misalnya saja seperti yang tertulis berikut ini

Barang siapa tidak taat pada dipati didenda dua seperempat tahil

Bila penghulunya panggil rapat desa dia tidak turun, tidak turun dia ke

rapat desa, memancing keributan, didenda satu seperempat tahil.

Jika berkelahi sama-sama didenda keduanya.

Dan lagi, jika orang memotong ucapan orang, dan mereka dipirak oleh orang-orang yang memotong, dendanya satu [se-]perempat tahil.

            Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sejatinya sejak zaman dulu manusia telah mengenal garis-garis tata negara yang telah ditetapkan dan diikuti oleh suatu masyarakat tertentu. Selain itu adanya kitab-kitab yang banyak memuat tentang politik dan ketatanegaraan menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan masyarakat zaman dulu mengenai politik, hukum, dan ketatanegaraan.

 

Daftar Bacaan :

 

Kawuryan, Megandaru W. 2006. Tata Pemerintahan Negara Kertagama : keraton Majapahit. Jakarta : Panji Pustaka.

 

Kozok, Uli. 2006. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Naskah Melayu yang Tertua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Naskah Nusantara.

1 Komentar

1. alifnote

pada : 03 March 2015

"wah"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :